TEMPO.CO, Jakarta - Kedaulatan pangan masih menjadi persoalan yang perlu dituntaskan oleh presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin selama lima tahun ke depan. Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih mengatakan, ada anomali kebijakan yang diterapkan pemerintah selama lima tahun terakhir.
Baca juga: Mentan: 100 Ribu Ton Bawang Putih Impor Masuk Menjelang Ramadan
Menurutnya, ketahanan pangan belum terwujud, nasib petani belum juga membaik, apalagi dalam beberapa kasus, pemerintah terus melakukan impor komoditas pangan terutama beras.
“Mudah-mudahan di lima tahun ke depan, pemerintah benar-benar serius untuk mewujudkan salah satu programnya yakni kedaulatan pangan,” kata Lana, Selasa, 21 Mei 2019.
Salah satu satrategi untuk memperkecil porsi impor pangan adalah menggenjot produksi dan memperluas basis pangan nasional. Hanya saja, saat ini produksi pangan terutama beras masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Sementara itu, beberapa program pemerintah sebelumnya, misalnya pembukaan lahan pertanian baru di luar Jawa juga belum menunjukan hasil yang optimal.
Di satu sisi optimalisasi produksi beras di Jawa juga tak mudah. Selain sebagian kebijakan yang dianggap belum berpihak pada petani, alih-alih membangun infrastruktur, pembangunan tol justru telah mengubah fungsi lahan di lahan-lahan produktif pertanian di Jawa.
“Saya pernah kritik juga soal ini, apakah pembangunan infrastruktur tersebut tidak merusak lahan-lahan produktif khususnya pertanian padi,” ungkapnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, luas panen padi di Indonesia periode Januari–September 2018 mencapai 9,54 juta hektar. Dengan mempertimbangkan potensi sampai Desember 2018, luas panen tahun 2018 sebanyak 10,9 juta hektar.
Adapun produksi padi di Indonesia periode Januari–September 2018 mencapai sebanyak 49,65 juta ton dan potensi produksi padi pada 2018 mencapai 56,54 persen.
Berdasarkan potensi sampai dengan akhir tahun lalu, jika produksi gabah dokonversikan menjadi beras dengan menggunakan angka konversi gabah kering giling (GKG) 2018, produksi pada tahun lalu sertara dengan 32,42 juta ton.
“Dengan kondisi ini petani harus diberi insentif, alih fungsi lahan produktif di kawasan pertanian harus ditangani. Lahan di Jawa harus dipertahankan,karena basis produksinya masih di sini,” ujarnya.
BISNIS
